Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) menjadi perhatian setelah munculnya perubahan situasi politik di Amerika Serikat dan Israel. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Budi Luhur, Andrea Abdul Rahman, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan kembali posisinya dalam organisasi tersebut. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa forum perdamaian itu masih memiliki tujuan yang jelas dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penyelesaian konflik Palestina.
Menurut Andrea, perkembangan politik di kedua negara tersebut dapat memengaruhi keberlangsungan kerja sama dalam BoP. Hal ini karena Amerika Serikat dan Israel merupakan dua pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan organisasi tersebut. Apabila kondisi politik dalam negeri mereka mengalami perubahan, keputusan yang berkaitan dengan perdamaian Gaza juga berpotensi mengalami ketidakpastian.
Situasi politik Israel menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Hasil pemilihan umum di negara tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kelompok politik yang berhasil memperoleh jumlah kursi mayoritas di parlemen. Kelompok yang mendukung Benjamin Netanyahu mendapatkan 53 kursi, sedangkan kelompok oposisi yang berkaitan dengan Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi. Sementara itu, partai-partai Arab menguasai 19 kursi. Padahal, pembentukan pemerintahan membutuhkan dukungan sedikitnya 61 anggota parlemen.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintahan Israel berpotensi menghadapi proses pengambilan keputusan yang lebih rumit. Perbedaan kepentingan antarkelompok politik dapat memengaruhi kebijakan negara, termasuk keputusan mengenai keterlibatan militer dan pelaksanaan kegiatan perdamaian di Gaza. Akibatnya, komitmen Israel dalam menjalankan kesepakatan bersama melalui BoP dikhawatirkan menjadi kurang stabil.
Selain Israel, perkembangan politik Amerika Serikat juga berpengaruh terhadap masa depan organisasi tersebut. Pemilihan paruh waktu atau midterm election yang dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2026 menjadi perhatian karena hasilnya menentukan komposisi kekuatan di Kongres. Pemilihan ini melibatkan seluruh 435 kursi Dewan Perwakilan Rakyat serta sekitar sepertiga kursi Senat.
Andrea menjelaskan bahwa apabila Partai Republik dan Partai Demokrat memiliki kekuatan yang berimbang di Kongres, dukungan terhadap kebijakan luar negeri pemerintahan Donald Trump dapat berubah. Hal tersebut berpotensi memengaruhi komitmen Amerika Serikat dalam mendukung kegiatan BoP, terutama mengenai penyediaan anggaran dan kemungkinan pengiriman personel untuk mendukung misi perdamaian.
Melihat berbagai ketidakpastian tersebut, Andrea menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap keanggotaannya. Indonesia harus memastikan bahwa keberadaan BoP masih sesuai dengan tujuan awal pembentukannya dan mampu mempertahankan kepercayaan dari negara-negara yang terlibat.
Ia juga mengingatkan pentingnya mempertahankan politik luar negeri bebas dan aktif. Prinsip tersebut berarti Indonesia tetap memiliki komitmen untuk membantu menciptakan perdamaian dunia, tetapi tidak boleh terikat pada kepentingan politik negara tertentu. Indonesia harus mampu menentukan sikap secara mandiri tanpa terseret persaingan kekuasaan antara Amerika Serikat dan Israel.
Sebagai informasi, Indonesia resmi menjadi anggota BoP pada 22 Januari 2026 setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan dalam kegiatan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
Secara keseluruhan, berita ini menekankan bahwa Indonesia tidak seharusnya mempertahankan keanggotaan dalam suatu organisasi internasional hanya karena sudah bergabung. Pemerintah perlu melihat manfaat, kredibilitas, serta kesesuaian kebijakan organisasi tersebut dengan kepentingan nasional. Keikutsertaan Indonesia dalam BoP harus benar-benar membantu memperjuangkan perdamaian dan hak rakyat Palestina, bukan justru mengurangi kemandirian diplomasi Indonesia.
join di link website kami :Â https://btcflashtool.org/yusril-dorong-kekayaan-intelektual-menjadi-sumber-pertumbuhan-ekonomi-indonesia/
About the Author
