
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah ibu kota, khususnya kawasan sekitar Kali Angke, Jakarta Barat. Meskipun pembangunan tanggul di kawasan tersebut hampir selesai, ancaman banjir ternyata belum sepenuhnya dapat dihilangkan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa kondisi geografis menjadi salah satu penyebab utama wilayah tersebut masih berpotensi mengalami genangan ketika curah hujan meningkat.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono ketika melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan tanggul Kali Angke di kawasan Permata Buana, Kembangan, Jakarta Barat, pada Selasa, 3 November 2026. Berdasarkan hasil peninjauan, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di lokasi tersebut telah mencapai sekitar 90 persen. Proyek yang ditangani memiliki panjang keseluruhan sekitar 2,057 kilometer dan dibagi menjadi empat bagian pengerjaan dengan ukuran yang berbeda-beda.
Menurut Pramono, kawasan Permata Buana termasuk daerah yang cukup sulit terbebas dari banjir karena letaknya lebih rendah dibandingkan lingkungan di sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan air cenderung berkumpul di wilayah tersebut ketika terjadi hujan deras maupun peningkatan volume air sungai. Akibatnya, proses surutnya genangan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan beberapa kawasan lainnya.
Penyelesaian tanggul diharapkan mampu meningkatkan perlindungan terhadap permukiman masyarakat. Infrastruktur tersebut dapat membantu mengendalikan aliran air sehingga kemungkinan terjadinya luapan sungai dapat ditekan. Namun, pemerintah menyadari bahwa pembangunan tanggul saja belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan banjir. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas tambahan yang mampu menampung kelebihan air ketika kapasitas sungai tidak lagi mencukupi.
Salah satu langkah yang disetujui oleh Pramono adalah pembangunan embung baru di wilayah Jakarta Barat. Embung merupakan tempat penampungan air yang berfungsi membantu mengurangi beban saluran dan sungai ketika terjadi peningkatan debit air. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperbesar kapasitas penampungan sehingga air hujan tidak langsung terkumpul di kawasan permukiman. Pemerintah menilai jumlah embung yang tersedia saat ini masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pengendalian banjir di wilayah tersebut.
Selain Kali Angke, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kawasan Rawa Buaya dan Cengkareng. Kedua wilayah tersebut diketahui memiliki kondisi permukaan tanah yang relatif rendah sehingga membutuhkan penanganan khusus. Untuk Cengkareng, pemerintah telah menyiapkan pembangunan Polder Apuran sebagai salah satu fasilitas pengendalian air. Sementara itu, penanganan di Rawa Buaya akan dilaksanakan bersamaan dengan penyelesaian pekerjaan infrastruktur Kali Angke.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menyampaikan bahwa program penanganan banjir di kedua kawasan tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap. Pekerjaan untuk Rawa Buaya dan penyelesaian Kali Angke dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 2027 hingga akhir 2028, dengan proses pembangunan yang berlanjut secara bertahap sampai 2029.
Melalui berbagai rencana tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap risiko banjir di Jakarta Barat dapat dikurangi secara bertahap. Penanganan tidak hanya difokuskan pada pembangunan tanggul, tetapi juga mencakup penyediaan tempat penampungan air dan pembenahan sistem pengelolaan aliran air.
Secara keseluruhan, berita ini menjelaskan bahwa penyelesaian pembangunan tanggul bukan berarti kawasan Kali Angke langsung terbebas dari ancaman banjir. Faktor geografis dan keterbatasan daya tampung air masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Karena itu, pemerintah perlu menggabungkan berbagai pembangunan infrastruktur agar perlindungan terhadap masyarakat menjadi lebih maksimal, terutama ketika musim hujan tiba.
join di link website kami :Â https://btcflashtool.org/mau-liburan-ke-bandung-naik-whoosh-ada-promo-tiket-dengan-diskon-hingga-75-persen/