Berita ini membahas perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena kegiatan penggeledahan diduga menimbulkan ketakutan dan tekanan psikologis terhadap sejumlah santriwati yang masih berusia anak-anak. Melalui kejadian ini, KPAI mengingatkan bahwa aparat penegak hukum harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, serta hak anak ketika menjalankan tugasnya.
Penggeledahan berlangsung pada 27 Oktober 2026 sekitar pukul 03.20 WIB. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan kasus pembakaran dan perusakan sebuah warung makan di wilayah Sukoharjo. Dalam proses penyelidikan, polisi mendatangi pesantren untuk mencari seseorang yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Namun, pelaksanaan operasi itu menimbulkan keberatan dari pihak pesantren karena berlangsung ketika para santriwati sedang beristirahat.
Berdasarkan informasi yang diterima KPAI, terdapat sekitar sepuluh santriwati berusia 10 hingga 16 tahun, seorang ustazah, serta dua anak balita yang berada di lokasi. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa petugas datang dengan membawa senjata lengkap. Selain itu, terdapat dugaan bahwa beberapa santriwati dibentak, tidak diberi waktu untuk mengenakan jilbab sebelum bertemu petugas, bahkan mengalami tindakan yang dianggap mengintimidasi. KPAI juga menerima laporan mengenai dugaan perlakuan fisik terhadap salah seorang santriwati serta pemeriksaan yang dilakukan tanpa kehadiran orang tua atau pendamping hukum. Seluruh dugaan tersebut perlu diperiksa secara objektif untuk memastikan kebenarannya.
Menanggapi kejadian tersebut, Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyampaikan bahwa kepolisian memang mempunyai kewenangan untuk menyelidiki dan mengungkap tindak kejahatan. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak boleh mengabaikan hak-hak anak. Menurut KPAI, anak-anak yang berada di lingkungan pendidikan harus memperoleh perlakuan yang aman dan manusiawi, meskipun mereka dimintai keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara.
KPAI juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, anak yang berhadapan dengan proses hukum berhak mendapatkan pendampingan dari orang tua, orang yang dipercaya, atau pekerja sosial. Identitas mereka juga harus dirahasiakan agar tidak menjadi sasaran penilaian buruk masyarakat.
Selain menyampaikan keberatan, KPAI meminta kepolisian melakukan evaluasi terhadap prosedur penggeledahan. Penggunaan polisi wanita dan petugas khusus yang menangani perempuan serta anak juga dinilai penting untuk mengurangi kemungkinan munculnya ketakutan. KPAI turut mendorong pemberian bantuan psikologis kepada para santriwati yang terdampak agar kondisi mental mereka dapat kembali pulih.
Di sisi lain, Polri telah menonaktifkan sejumlah personel yang berkaitan dengan kejadian tersebut untuk menjalani pemeriksaan etik. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat dan pihak pesantren.
join di link website kami : https://btcflashtool.org/tan-kian-mengeluh-kepada-boboho-karena-masih-diperiksa-setelah-menyerahkan-uang-rp55-miliar/
About the Author
