Berita ini membahas dugaan aktivitas pembalakan liar dan pembukaan kawasan hutan di bekas wilayah konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang berada di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Persoalan tersebut menjadi perhatian masyarakat karena setelah izin perusahaan dicabut, kawasan hutan yang sebelumnya dikelola perusahaan justru diduga mengalami kerusakan akibat penebangan pohon secara tidak terkendali. Warga khawatir kondisi tersebut dapat memperburuk lingkungan dan meningkatkan risiko bencana alam.
Izin pengelolaan hutan PT TPL telah dicabut oleh pemerintah pusat pada Januari 2026. Setelah keputusan tersebut berlaku, penguasaan kawasan bekas konsesi berada di bawah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Perubahan pengelolaan ini seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki kondisi kawasan hutan dan memastikan pemanfaatannya berjalan sesuai ketentuan. Namun, belum jelasnya pengaturan pengawasan di lapangan diduga membuka peluang bagi pihak tertentu untuk melakukan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di Kampung Rondang, Kelurahan Tangga Batu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun. Di wilayah tersebut, warga menemukan kegiatan pembukaan jalan menggunakan alat berat. Aktivitas itu menimbulkan kecurigaan karena sejumlah pohon terlihat telah ditebang dan dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Masyarakat menduga kegiatan tersebut bukan sekadar pembangunan akses jalan, melainkan berkaitan dengan pengambilan kayu dari kawasan hutan.
Melihat kondisi tersebut, warga akhirnya mendatangi lokasi dan meminta operator alat berat menghentikan pekerjaannya. Mereka juga meminta agar mesin tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan sampai ada kepastian mengenai izin dan pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
Salah seorang warga bernama Muliyono menyampaikan bahwa masyarakat mengambil tindakan karena khawatir kerusakan hutan akan semakin meluas. Menurut warga, penebangan pohon tidak hanya terlihat di satu tempat, tetapi juga ditemukan pada beberapa titik lainnya. Kondisi tersebut membuat masyarakat semakin resah karena hutan memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Hilangnya pepohonan dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap dan menahan air hujan. Apabila kerusakan berlangsung terus-menerus, risiko banjir dan tanah longsor dikhawatirkan meningkat. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh lingkungan alam, melainkan juga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.
Selain itu, warga bernama Gomgom meminta pemerintah dan aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan langsung. Ia berharap tidak ada kegiatan penebangan maupun pembukaan lahan sebelum status hukum kawasan bekas konsesi benar-benar jelas. Masyarakat menginginkan adanya tindakan tegas apabila ditemukan pihak yang melakukan kegiatan tanpa izin.
Masalah ini juga mendapat perhatian dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Hutan, Tigor Siahaan, menjelaskan bahwa kewenangan utama atas kawasan tersebut berada pada pemerintah pusat melalui Satgas PKH. Sementara itu, pihak KPH memiliki keterbatasan kewenangan dan lebih berperan dalam melakukan pemantauan serta menyampaikan laporan apabila menemukan aktivitas yang diduga melanggar aturan.
Tigor juga mengakui bahwa kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab mengawasi seluruh kawasan masih diperlukan agar pengendalian aktivitas di lapangan dapat berjalan lebih baik.
Persoalan tersebut kemudian mendapat perhatian dari DPRD Sumatera Utara. Ketua Komisi A DPRD Sumut, Usman Jakfar, menyampaikan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan resmi dari KPH Wilayah II Pematangsiantar mengenai keadaan bekas konsesi TPL setelah pencabutan izin perusahaan. DPRD ingin mengetahui bagaimana pengawasan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah terdapat laporan mengenai aktivitas penebangan yang diduga melanggar ketentuan.
Setelah memperoleh informasi dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, DPRD berencana mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi B. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu menemukan solusi dan menentukan langkah pengawasan yang lebih efektif. DPRD juga berencana meninjau langsung lokasi untuk mengetahui kondisi sebenarnya.
Di sisi lain, persoalan ini menunjukkan bahwa pencabutan izin perusahaan saja belum cukup untuk menjamin keselamatan kawasan hutan. Pemerintah tetap membutuhkan sistem pengelolaan yang jelas, pengawasan rutin, serta tindakan tegas terhadap siapa pun yang melakukan penebangan tanpa izin. Jika tidak ditangani dengan serius, kawasan yang seharusnya dipulihkan justru berpotensi mengalami kerusakan lebih parah.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kepedulian warga Kampung Rondang yang menghentikan aktivitas alat berat memperlihatkan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sekitar. Meski demikian, penanganan dugaan pelanggaran tetap harus dilakukan melalui pemeriksaan resmi agar pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui berdasarkan bukti.
join di link website kami : https://btcflashtool.org/
klik this website kami : https://btcflashtool.org/terkendala-biaya-pemulangan-rp200-juta-jenazah-arrofi-akan-dimakamkan-di-kamboja/
About the Author
