Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan perkara dugaan gratifikasi yang melibatkan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv. Dalam proses tersebut, KPK memeriksa dua orang saksi dari kalangan swasta untuk memperoleh informasi tambahan mengenai dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan jabatan Haniv ketika masih bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Pemeriksaan terhadap kedua saksi merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengetahui bagaimana proses pemberian uang berlangsung, siapa saja pihak yang terlibat, serta ke mana dana tersebut dialirkan. Keterangan mereka diperlukan untuk membantu membangun gambaran yang lebih lengkap mengenai dugaan penyimpangan yang sedang ditangani. KPK tidak hanya berusaha membuktikan adanya penerimaan uang, tetapi juga menelusuri hubungan antara pihak pemberi dan pejabat yang diduga menerima keuntungan tersebut.
Dua saksi yang dipanggil tersebut adalah BS, seorang pihak swasta, dan L yang menjabat sebagai Direktur PT BPR Olympindo Primadana. Keduanya diminta hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026. Berdasarkan informasi yang disampaikan KPK hingga pukul 11.39 WIB, saksi L datang lebih dahulu pada pukul 09.47 WIB, kemudian BS menyusul pada pukul 10.05 WIB. Kehadiran mereka menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan untuk memperdalam informasi yang dibutuhkan dalam penanganan perkara.
Perkara yang menyeret Muhammad Haniv sebenarnya telah berjalan sejak beberapa waktu lalu. KPK menetapkan mantan pejabat pajak tersebut sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Setelah melakukan pengumpulan bukti dan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, penyidik kemudian melakukan penahanan terhadap Haniv pada 19 Agustus 2026. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara terus dikembangkan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan.
Dalam perkara ini, KPK memperkirakan Haniv memperoleh gratifikasi dengan nilai keseluruhan mencapai Rp20,7 miliar dari sejumlah perusahaan yang memiliki kepentingan sebagai wajib pajak. Penerimaan tersebut diduga berlangsung dalam beberapa periode dan melalui berbagai cara. Salah satu bagian yang menjadi perhatian adalah pemberian sekitar Rp700 juta yang berkaitan dengan kegiatan peragaan busana anak Haniv.
Selain itu, penyidik menduga terdapat penerimaan uang dalam bentuk mata uang asing senilai kurang lebih Rp10 miliar selama periode 2013 hingga 2018. Tidak berhenti di situ, terdapat pula dugaan penerimaan dana dengan jumlah serupa dalam kurun 2014 sampai 2022. Pada penerimaan terakhir tersebut, uang diduga disalurkan melalui seseorang yang memiliki inisial BSA. Rangkaian dugaan pemberian tersebut menjadi salah satu fokus yang perlu dibuktikan melalui keterangan saksi dan bukti pendukung lainnya.
Pemeriksaan terhadap BS dan L memiliki arti penting karena KPK membutuhkan informasi dari berbagai pihak yang mungkin mengetahui transaksi maupun hubungan keuangan yang berkaitan dengan perkara. Meskipun demikian, kehadiran seseorang sebagai saksi tidak otomatis menunjukkan bahwa orang tersebut terlibat dalam tindak pidana. Keterangan mereka tetap harus diperiksa dan dicocokkan dengan bukti lain sebelum penyidik mengambil kesimpulan.
Secara keseluruhan, berita ini menunjukkan bahwa KPK masih aktif menelusuri dugaan gratifikasi yang melibatkan mantan pejabat tinggi di lingkungan perpajakan. Penanganan perkara tersebut bukan hanya bertujuan mengungkap asal-usul uang yang diduga diterima, tetapi juga memastikan apakah terdapat penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan dari perusahaan wajib pajak.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa lembaga pemerintahan harus menjalankan tugas secara profesional dan bebas dari kepentingan pribadi. Pejabat pajak memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara. Oleh sebab itu, dugaan penyimpangan dalam lingkungan perpajakan perlu ditangani secara serius agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi negara tetap terpelihara. Melalui pemeriksaan lanjutan, diharapkan seluruh fakta dapat terungkap dan pihak yang terbukti bersalah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
join di link website kami :Â Â https://btcflashtool.org/
join di link website kami : https://btcflashtool.org/pengusutan-kasus-penyadapan-dinilai-sebagai-bukti-keseriusan-prabowo-dalam-menegakkan-hukum/
About the Author
